topmetro.news – Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Sumatera Utara, Muhrid Fauzi Hafiz mengaku tidak dipedulikan oleh pemerintah dan PT Pertamina, atas tindakan kritisnya yang terus mempersoalkan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan kelangkaan bahan bakar jenis premium.
“Saya menemukan kelangkaan premium sudah jauh dari harapan demikian pula kenaikan BBM. Dan, saya sempat komentari pada sejumlah media sebagai dewan (DPRD Sumut), nyatanya DPRD saja tak diterge mereka, mau bilang apa lagi,” ujar Muhrid pada sejumlah wartawan usai menerima puluhan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara (USU), pada Senin (26/3/2018) di gedung DPRD Sumut.
Untuk itulah, dikatakannya, meski sebagai anggota DPRD Sumut dirinya menegaskan terkait demo tersebut, mendukung sikap mahasiswa yang menyatakan sepenuhnya menolak kebijakan pemerintah pusat yang menaikan harga BBM jnis Pertalite.
Muhrid pun menantang mahasiswa untuk mengerahkan massa lebih besar dalam memprotes kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalit tersebut.
“Saya menolak dan ikut dengan kawan-kawan mahasiswa, kita tolak kenaikan Pertalite ini. Kalaupun tidak bisa ditunda kenaikannya, BBM jenis premium bisa didistribusikan karena itu membantu kebutuhan rakyat,” sebutnya.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan juga sepakat agar harga Pertalite diturunkan. Namun sebagai legislator di daerah, dirinya mengaku harus menyampaikan tuntutan mahasiswa untuk memanggil Pertamina dalam agenda rapat, kepada Komisi Baik melalui Humas DPRD Sumut.
“Saya pribadi dan atas nama fraksi mengapresiasi aksi mahasiswa dari Pemain USU ini. Karena pada pasal 33 UUD 1945 tegas menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam lainnya, dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya mengikuti mekanisme pasar,” tegasnya.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa dari USU dan beberapa kampus lain menggelar aksi unjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM khususnya Pertalite oleh pemerintah pusat sebesar Rp200 secara diam-diam. Aksi ini pun didukung kalangan DPRD Sumut yang menerima pengunjung rasa.
“Kenaikan harga BBM ini akan menyebabkan harga pokok, tarif transportasi, PHK massal di dunia kerja serta menyengsarakan rakyat,” ujar Koordinator Aksi, Bimasyah Sihite dalam aksinya di depan gedung dewan.
Mereka mengkritik pemerintah karena pernyataan menteri ESDM Ignasius Jonan beberapa waktu sebelumnya mengatakan bahwa tidak akan menaikkan tarif dasar listrik dan BBM hingga 2019. Sehingga kondisi ini menurut mereka merupakan ironi sebab cepat atau lambat, akan berpengaruh kepada sektor kebutuhan rakyat.
“Bisa saja ini pemanasan untuk menaikkan harga BBM jenis lainnya, termasuk premium. Atau juga ini sebagian peringatan bagi mahasiswa agar mengambil sikap melawan kebijakan tersebut,” katanya.
Mereka juga meminta pemerintah menjamin tersedianya BBM jenis premium yang merupakan bahan bakar subsidi di seluruh wilayah Indonesia.
Dewan Terima Aspirasi Mahasiswa
Menanggapi pernyataan tersebut, tiga anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, Leonard Samosir dan Muhri Fauzi Hafiz yang menerima aspirasi mahasiswa digedung DPRD Sumut, mengatakan persoalan ini akan disampaikan ke Komisi B dan akan mengusulkan pertemuan rapat dengar pendapat (RDP) melibatkan Pertamina bersama mahasiswa.(TM/11)
